Undang-Undang Nomor 112/PMK.04/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Undang-Undang Nomor 86/PMK.04/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANG KA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-19/BC/2016

DATABASE NILAI PABEAN

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-18/BC/2016

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Peraturan Direktur Jenderal Nomor NOMOR PER-17/BC/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/BC/2016

Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1261/KM.04/2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar ( Juli 2016)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1179/KMK.04/2016

Daftar Barang yang Dilarang atau Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan PERMENDAG No 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAG No 23/M-DAG/PER/3/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/ BC/2016

TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hotrolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.011/2013

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-03/ BC/2016

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI

Keputusan Direktur Jenderal Nomor PER-02/ BC/2016

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015

Mitra Utama Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010

Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2016

Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi dalam Pengisian PEB

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/01/2016

PERUBAHAN ATAS PERMENPERIN NOMOR 81/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI KERAMIK SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/01/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENPERIN 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.08/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

Peraturan Pemerintah Nomor 205/PMK.04/2015

Tatacara Pengenaan Tarif  Bea Masuk  dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015

Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015

Perubahan atas PMK nomor 139/PMK/04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015

Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015

Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 115/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER 25/BC/2015

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015

Perubahan Ketiga atas PERMENDAG Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.010/2015

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.010/2015

Pembebasan Bea Masuk/Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015

Perubahan Keempat atas KMK Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak  yang dibebaskan Pungutan Bea Masuk

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015

Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.04/2015

Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015

Perubahan atas PERMENPERIN Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 Tentang Pemeberlakuan SNI Karet Perapat Pada Katub Tabung LPG Secara Wajib

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015

Perubahan atas PERMENDAG Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi atau Penulusuran Teknis Terhadap Ekpor Kelapa Sawit , CPO, dan Produk Turunannya 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/10/2015

Penetapan Harga Patokan Ekspor  Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015

Perubahan atas PERMENPERIN Nomor 15/M-IND/PER/1/2015  Tentang Pemberlakuan SNI Selang Kompor  LPG Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015

Pemeberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015

Ketentuan Impor Produk Tertentu

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015

Angka Pengenal Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015

Pencabutan atas PERMENDAG No 11/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin , Peralatan Mesin, Bahan Baku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/9/2015

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015

Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015

Ketentuan Impor Tekstil dan ProdukTekstil

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/9/2015

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin Perlengkapan Makanan dan Minum Secara Wajib

Materi /Handout Nomor

Handout MPNG2 untuk Pengguna Jasa

Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-147/BC/2015

Pelakasanaan Ujicooba Tatacara Penerimaan Negara atas Pelayanan Impor, Pelayanan Ekspor,dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-155/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAANBERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.011/2013 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIKRAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-7/BC/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran  dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013

Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga

Peraturan Presiden Nomor Perpres 76 Tahun 2013

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013

Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification)

Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-1/BC/2015

TATACARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANUNTUK MEPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-2/BC/2015

TATACARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-3/BC/2015

PEDOMAN PENGELOLAAN ANJING PELACAK DI LINGKUAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI