Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANG KA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)
DATABASE NILAI PABEAN
LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
Penetapan Harga Patokan Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar ( Juli 2016)
Daftar Barang yang Dilarang atau Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan PERMENDAG No 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAG No 23/M-DAG/PER/3/2016
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hotrolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka AANZFTA
TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI
TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Mitra Utama Kepabeanan
Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi dalam Pengisian PEB
Penetapan Harga Patokan Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
PERUBAHAN ATAS PERMENPERIN NOMOR 81/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI KERAMIK SECARA WAJIB
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENPERIN 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
Tatacara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan
Perubahan atas PMK nomor 139/PMK/04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor
Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 115/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
Perubahan Ketiga atas PERMENDAG Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Pembebasan Bea Masuk/Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas Di Indonesia
Perubahan Keempat atas KMK Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan Pungutan Bea Masuk
Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan
Perubahan atas PERMENPERIN Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 Tentang Pemeberlakuan SNI Karet Perapat Pada Katub Tabung LPG Secara Wajib
Perubahan atas PERMENDAG Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi atau Penulusuran Teknis Terhadap Ekpor Kelapa Sawit , CPO, dan Produk Turunannya
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Perubahan atas PERMENPERIN Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 Tentang Pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG Secara Wajib
Pemeberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib
Ketentuan Impor Produk Tertentu
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Angka Pengenal Impor
Pencabutan atas PERMENDAG No 11/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin , Peralatan Mesin, Bahan Baku
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh
Ketentuan Impor Tekstil dan ProdukTekstil
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin Perlengkapan Makanan dan Minum Secara Wajib
Handout MPNG2 untuk Pengguna Jasa
Pelakasanaan Ujicooba Tatacara Penerimaan Negara atas Pelayanan Impor, Pelayanan Ekspor,dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Tempat Penimbunan Berikat
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAANBERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.011/2013 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIKRAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib
Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification)
TATACARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANUNTUK MEPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015
TATACARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
PEDOMAN PENGELOLAAN ANJING PELACAK DI LINGKUAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR